TUGAS SOFTSKIL POLITIK & STRATEGI NASIONAL

1   Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

LINK = http://ediwahyudiug.blogspot.com/2012/04/pengertian-politik-dan-strategi.html

2.  

Stratifikasi  politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a.    Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.

b.    Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

c.    Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan

d.    Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

e.     Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.
2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

  LINK =

http://gattynovia.blogspot.com/2011/05/stratifikasi-politik-nasional.html

3. manajemen nasional psaca ORBA & reformasi

Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004.

 

GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihan umum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat.

http://yudiachmadriski.blogspot.com/2013/06/manajemen-nasional-psaca-orba-reformasi.html

SOFTSKILL TULISAN PORTOFOLIO

1. Rezim Orde Baru dengan konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon ”pers yang bebas dan bertanggung jawab” pada akhirnya hanya berhenti pada slogan politis. Bertanggung jawab dalam hal ini tidak lebih sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap pemerintah karena dalam praktiknya, pemerintah selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari ideological state apparatus, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi penguasa. Untuk itu, rezim Orde Baru telah menerapkan berbagai kontrol terhadap pers, yang peda garis besarnya mencakup:

1. Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.
2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melauluI mekanisme seleksi dan regulasi (seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban mengikuti penatarn P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan-penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
3. Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.
4. Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.
5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Di sisi lain, Orde Baru menentukan landasan operasional pers bersifat ideologis, melalui konsep jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya menjadikan media bersifat partisan dalam kerangka orientasi negara.
 http://bincangmedia.wordpress.com/2013/02/28/komparasi-pers-orde-baru-dan-reformasi-beberapa-konsep-kunci/

2.
Penggunaan kekuatan pertahanan, selain untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri, juga untuk tugas-tugas internasional. Kerja sama pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sangat penting. Kerjasama internasional yang tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.

• Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepakan semangat kebersamaan dan perimbangan kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan tidak saling intervensi.

• Pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang mendesak akan dapat diatasi apabila kapasitas dan kemampuan kekuatan pertahanan yakni TNI berada pada kondisi yang memadai. Keperluan untuk membangun TNI yang diharapkan, semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personel dan materiel TNI yang ada saat ini. Baik kualitas maupun kuantitasny
• http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanana masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas ke depan semakin berat dan kompleks.
•  

SOFTKIL TUGAS PORTOFOLIO

PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

1. KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. LATAR BELAKANG
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman  baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti :

• Agresi Militer Belanda.
• Gerakan Separatis : PKI, DI/TII dan lain-lain.
• Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi Sumber Daya Alam serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia.

Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hal itu menunjukan bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.
http://krblanglangbuana.wordpress.com/2012/12/14/ketahanan-nasional-indonesia/
2. ketahan nasional ancaman
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan unstuck mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk masalah, ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional di Indonesia sangat diperlukan. Ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat melangsungkan kehidupannya yang sejahtera, merasa aman, jauh dari ancaman, tetapi harus selalu tetap waspada terhadap apa yang terjadi. Ini tidak hanya diperlukan oleh Negara Indonesia saja, bahkan seluruh Negara yang ada dimuka bumi ini pun membutuhkannya.
http://politik.kompasiana.com/2013/04/12/konsep-ketahanan-nasional-serta-peran-masyarakat-dalam-mewujudkannya-550558.html
3. hambatan
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan unstuck mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk masalah, ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional di Indonesia sangat diperlukan. Ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat melangsungkan kehidupannya yang sejahtera, merasa aman, jauh dari ancaman, tetapi harus selalu tetap waspada terhadap apa yang terjadi. Ini tidak hanya diperlukan oleh Negara Indonesia saja, bahkan seluruh Negara yang ada dimuka bumi ini pun membutuhkannya.
http://politik.kompasiana.com/2013/04/12/konsep-ketahanan-nasional-serta-peran-masyarakat-dalam-mewujudkannya-550558.html
4.gangguan
Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

http://blog-rye.blogspot.com/2013/03/sistem-pertahanan-nasional_11.html

5.keuletan.

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dating dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

http://www.slideshare.net/Harits_Wiguna/tugas-makalah-ketahanan-nasional-harits

6.ketangguhan.

ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dam merata, rohaniah, dan jasmaniah.  

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2384454434734989275#editor/target=post;postID=4607776591185460565

7.Identitas

DENTITAS berarti ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.  NASIONAL menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non- fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan.IDENTITAS NASIONAL adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. 

http://www.slideshare.net/dik2baehaqi/identitas-nasional-indonesia-15770541

8.Integritas

Sistem Integritas Nasional (SIN) juga mendukung pencapaian tujuan nasional dalam hal peningkatkan good government dan good governance. Konsep SIN merupakan sistem pemberantasan korupsi yang secara holistik mengkolaborasikan semua pilar (greek temple) yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan kerangka checks and balances.

http://www.bappenas.go.id/node/168/3703/konsep-sistem-integritas-nasional-dalam-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-/

2.

Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional di berbagai Bidang

A.         Pendahuluan
Berbicara masalah ketahanan nasional, maka lebih mudahnya mari saya ajak saudara untuk mengidentifikasi atau mengibaratkandengan diri sendiri. Dimana ketahanan nasional ini bisa diibaratkan dengan ketahanan tubuh atau disebut imunitas tubuh yang ada dalam diri setiap manusia. Yang dimana jika imunitas seorang manusia tersebut kuat maka orang tersebut dapat menjalankan aktivitasnya tanpa harus terganggu dengan hal – hal yang negativ seperti penyakit, tapi jika imunitas yang ada dalam diri manusia itu lemah maka dapat terlihat orang tersebut tidak bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar

http://bacharudinyudha.blogspot.com/2012/05/pengaruh-aspek-ketahanan-nasional-di.html.

 

 

wawasan nusantara (TUGAS)

1. paham kekuasaan dan teori geopolitik
jawaban .

1. Wawasan nusantara / wawasan nasional

Pengertian dari wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap dari suatu bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan bentuk geografinya dan dalam pelaksanaannya mengutamakan kesatuan wilayah dan saling menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional, sesuai yang tertulis di pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara juga berpartisipasi dalam  peranan membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya dan sebagai  rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

1. Teori geopolitik

Penjelasan mengenai teori geopolitik menurut para ahli:
1)      Frederich Ratzel (1844 – 1904)

1. Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara dapat dianalogikan sebagai organisme yang membutuhkan ruang untuk hidup mulai dari lahir sampai dengan matinya kelak.
2. Semakin luas potensi suatu ruang hidup maka akan semakin memungkinkan kelompok politik tumbuh
3. Hanya bangsa yang mempunyai keunggulan saja yang dapat bertahan lama dari hukum alam.
4.  Semakin tinggi budaya suatu bangsa semakin besar akan dukungan akan SDA
5. Perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya harus diimbangi dengan pemekaran wilayah
6. Batas-batas negara pada dasarnya bersifat sementara, bila sudah tidak dapat memenuhi maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara dengan cara damai maupun kekerasan
7.  Negara harus meletakkan dasar suprastuktur geopolitik bahwa negara harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar (darat/laut)

2. unsur asas wawasan nusantara

jawaban :

1. BAB II WAWASAN NUSANTARAA. LATAR BELAKANG Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait- mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa : 1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup 2. Jiwa, tekad dan semangat manusia/rakyat 3. Lingkungan

 4. Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran : - Menitikberatkan kekuatan darat - Menitikberatkan kekuatan laut Ada kaitan antara struktur pokitik/kekuatan politik dengan geografi di satu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme (kehidupan biologi) di lain pihak.b. Rudolf Kjellen 1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. 2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintaan yang meliputi bidang- bidang : geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik. 3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.c. Karl Haushofer Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Kjelle, yaitu sebagai berikut : 1. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. 2. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya. 3. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan pada soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam

WAWASAN NUSANTARA (TULISAN) SOFTSKIL

1.Bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam aspek-aspek kehidupan nasional dan kaitkan dengan contoh konkrit dalam kehidupan 

Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Sosial

            Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
   

   Impementasi Wawasan Nusantara.

             Wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yamg mencakup kehidupan politik,ekonomi,sosial budaya,dan pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir,pola sikap,dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan.Dengan demikian,wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap dan strata di seluruh wilayah negara,sehingga menggambarkan sikap dan perilaku,paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

  Pengertian Wawasan Nusantara.
 

             Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

 2.Berikan contoh konkrit tantangan-tantangan dalam implementasi wawasan nusantara

 

Tantangan layanan elektronik dalam perkembangan dunia

Masa depan layanan elektronik sangat terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan. Ada beberapa tantangan dalam layanan elektronik, seperti yang di identifikasi oleh Sheth & Sharma (2007) ^[21] adalah:

• Rendahnya penetrasi TIK terutama di negara-negara berkembang;
• Penipuan di ruang internet yang diperkirakan sekitar USD 2.8billion
• Privasi karena munculnya berbagai jenis spyware dan
• Karakteristik mengganggu layanan (misalnya berbasis telepon selular) sebagai pelanggan mungkin tidak suka dihubungi dengan penyedia layanan setiap saat dan di setiap tempat.

Tantangan pertama dan kendala utama untuk platform layanan elektronik terhadap penetrasi internet. Di beberapa negara berkembang, akses ke internet terbatas dan kecepatan juga terbatas. Dalam kasus ini perusahaan-perusahaan dan pelanggan akan terus menggunakan platform tradisional. Isu kedua yang menjadi perhatian adalah penipuan di internet. Hal ini di antisipasi bahwa penipuan di bisnis elektronik biaya internet ruang $ 2,8 miliar. Kemungkinan penipuan akan terus mengurangi pemanfaatan internet. Isu ketiga adalah privasi. Karena baik spyware dan lubang keamanan dalam sistem operasi, ada kekhawatiran bahwa konsumen melakukan transaksi yang memiliki keterbatasan privasi. Misalnya, dengan diam-diam mengikuti aktivitas online, perusahaan dapat mengembangkan deskripsi yang cukup akurat mengenai profil pelanggan. Kemungkinan pelanggaran privasi akan mengurangi pemanfaatan internet. Masalah terakhir adalah bahwa layanan elektronik juga bisa mengganggu karena layanan elektronik mengurangi hambatan waktu dan lokasi lain dari kontrak. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghubungi orang melalui perangkat telepon genggam setiap saat dan di setiap tempat. Pelanggan tidak mengambil seperti perilaku mengganggu dan tidak boleh menggunakan platform layanan elektronik. (Heiner dan lyer, 2007) ^[22]

 

Tugas SOFTSKIL TULISAN (contoh pelanggaran HAM & macam - macam demokrasi )

1. contoh-contoh pelanggaran HAM Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter. 2. Macam-Macam demokrasi Berdasarkan titik Perhatian Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial komunis). Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang. Berdasarkan Faham Ideologi Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang. Diterapkan di Amerika, Inggris. Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis Polandia Rusia. Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa. Berdasarkan Penyaluran kehendak Rakyat Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara. Demokrasi tidak langsung: untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern. Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum. Read more: http://farhanshare.blogspot.com/2012/06/pengertian-demokrasi-dan-unsur-unsurnya.html#ixzz2N1cnbGmH

Tugas SOFTSKIL mencari definisi (Negara,bangsa indonesia,WN)

1. Pengertian negara : Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent Unsur negara : 1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya Teori terbentuknya : Teori terbentuknya Negara: Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya negara Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan tuhan. Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu utk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dlm gerak tunggal utk kebutuhan bersama. Proses terbentuknya Negara: di zaman modern. Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan, pemisahan diri, dan pendudukan atas Negara atau wilayah yg blm ada pemerintahan sebelumnya Bentuk negara :Bentuk Negara: sebuah Negara dpt berbentuk Negara kesatuan dan Negara serikat Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya Negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan. secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut : a. perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia b. proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan c. keadaan bernegara yg nilai2 dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Bangsa indonesia : Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme. WN (UUD 1945(ps.26) : SIAPA YANG MENJADI WARGA NEGARA DALAM PASAL 26 UUD 1945 Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. HAM : 1. HAM Menurut UUD 1945 Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. DEMOKRASI : A. Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.